Macam Macam Cuti

        Apa sajamacam macam cuti PNS ? Simak penjelasan Yumpedia J
Ada beberapa macam-macam cuti. Cuti yang kita kenal bagi Pegawai Negeri Sipil ialah :
    1.        Cuti Tahunan
      a.      Syarat – syarat
      1)        Pegawai yang bersangkutan telah bekerja seminim-minimnya satu tahun secara terus menerus.
     2)        Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
    b.       Lama Cuti Tahunan
   1)   Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah – pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 hari kerja.
  2)  Cuti Tahunan dapat ditambah 14 hari kerja apabila transportasi  ke tempat  yang akan dituju sulit.
c.        Cuti Tahunan Yang Tidak Diambil
1)        Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil tahun berikutnya selama maksimal 18 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun yang sedang berjalan.
2)        Apabila tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut – turut, cuti dapat diambil tahun berikutnya dengan lama cuti maksimal 24 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun yang sedang berjalan.
d.       Penangguhan Cuti Tahunan
            Demi kepentingan dinas mendesak, cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama  1 tahun, dan dapat diambil dalam tahun berikutnya dengan lama cuti 24 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun yang sedang berjalan.
e.       Pegawai Negri Sipil Yang Tidak Berhak Atas Cuti  Tahunan
1)        Guru Sekolah ( Karena saat siswa libur maka gurupun juga diliburkan. )
2)        Dosen perguruan Tinggi yang mendapat libur menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

2.        Cuti Besar
1.        Syarat – syarat
1)        Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang – kurangnya enam tahun secara berlanjut.
2)        Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang
3)        Pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang
2.        Lama Cuti Besar
Lama cuti besar adalah tiga bulan lamanya.
2)        Cuti besar yang tidak diambil :
1)        Apabila tidak diambil tepat pada waktunya cuti besar dapat diambil pada tahun tahun berikutnya.
2)        Keterlambatan mengambil cuti besar tidak diperhitungkan dalam pengambilan cuti besar berikutnya. Contoh ; Benyamin berhak atas cuti besar tanggal 1 April 2014, karena suatu hal hak cuti besar tersebut baru diambil pada tanggal 1April 2016. Maka Benyamin baru mendapat hak cuti besar berikutnya tanggal 1 April 2022
3)        Hak lain yang terkait
1)      Selama menjalankan cuti besar PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh
2)        PNS yang menjalankan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
3. Cuti Sakit
    a.   Syarat – Syarat
1)        Cuti sakit dberikan kepada setiap PNS
2)        Pegawai yang bersangkutan harus memberitahu atasannya
3)        Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang

b.      Lama Cuti Sakit
1)             1 - 2   hari : Pegawai yang bersangkutan harus memberi tahu atasannya
2)             3 - 14 hari : Pegawai yang bersangkutan harus melampirkan keterangan dokter
3).    15  hr -1,5 tahun: pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk
4).   Jika lebih dari 1,5 tahun tidak sembuh, kesehatan pegawai yang bersangkutan diuji oleh dokter yang ditunjuk. Kemungkinan tindakan yang diambil berkenaan dengan hasil pengujian kesehatan tersebut ialah :
a.         pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dengan mendapat uang tunggu apabila diharapkan sembuh
b.        pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, jika tidak ada harapan sembuh
 5).     1,5 bulan untuk gugur kandung
 6).     Cuti sakit karena kecelakaan dan membutuhkan perawatan diberikan sampai pegawai   yang bersagkutan sembuh. Selama cuti sakit pegawai mendapat penghasilan penuh.
4.         Cuti Bersalin
a.             Syarat-syarat :
1)   Cuti bersama diberikan kepada PNS wanita
2)   Cuti bersalin hanya berlaku untuk persalianan pertama, kedua, ketiga sedang untuk cuti bersalin anak ke empat dst cuti diberikan diluar tanggungan negara.
3)   Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
4)   Pegawai yang bersangkutan telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang memberikan cuti
b.      Waktu Cuti Bersalin
Cuti bersalin diberikan sebulan sebelum persalinan dan dua bulan sesudah persalianan dan selama cuti bersalin mendapat penghasilan penuh.
5.         Cuti karena alasan penting
a.      Syarat-syarat :
1)        Cuti diberikan kepada setiap PNS
2)     Alasan penting yang dipergunakan dalam cuti ini yaitu :
-          ­Bapak/ibu, suami/istri, anak, adik, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
-          Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan menurut ketentuan pegawai negeri yang bersangkutan harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal dunia itu
-          Pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama
-          Alas an penting lain yang ditetapkan oleh presiden
3)        Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang
4)        Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang


b.      Lama cuti karena alasan penting
        Lama cuti karena alasan penting diberikan untuk maksaimal dua bulan


c.       Hal-hal lain yang terkait
Apabila keadaan mendesak, sehingga keputusan dari pejabat yang berwenang belum turun, maka pejabat tertinggi ditempat kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat memberikan izin sementara, yang kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pejabat yang berwenang segera memberikan keputusan cuti karena alas an penting kepada pegawai yang bersangkutan

6.      Cuti di luar tanggungan Negara
a.       Syarat-syarat
1)        Pegawai yang bersangkutan telah memiliki masa kerja lima tahun secara terus-menerus
2)        Pegawai yang bersangkutan memiliki alasan pribadi atau mendesak.
3)        Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan cuti kepada pejabat yang berwenang
4)        Cuti diberikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapatkan izin dari kepala BAKN
b.      Lama Cuti Diluar Tanggungan Negara
1)        Cuti diluar tanggungan negara diberikan paling lama untuk tiga tahun
2)        Cuti tersebut dapat diperpanjang selama satu tahun setelah pegawai yang bersangkutan mendapat izin dari kepala BAKN
c.       Penghasilan, Kedudukan Dan Kewajiban
1)        Pegawai yang mengambil cuti ini tidak mendapat penghasilan
2)        Pegawai yang mengambil cuti ini dibebaskan dari jabatan
3)        Pegawai yang bersangkutan harus segera melapor setelah cuti selesai.
4)        Setelah cuti selesai, pegawai yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali apabila ada lowongan
5)        Apabila ternyata tidak  ada lowongan, hal ini harus dilaporkan kepada BAKN
6)        Bila tidak mungkin ditempatkan kembali, pegawai yang besangkutan diberhentikan dari jabatan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian
d.      Masa Kerja
Masa cuti diluar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil
e.       Cuti Diluar Tanggungan Negara Untuk Persalinan Keempat Dan Seterusnya
1)        Permintaan cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan diatas akan ditolak
2)        Pegawai yang mengambil cuti karena alasan tersebut tidak dibebaskan darijabatannya, sehingga jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
3)        Cuti ini tidak memerlukan persetujuan BAKN
4)        Lama cuti diluar tanggungan negara karena alasan diatas sama  dengan lama cuti bersalin
5)        Pegawai yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dari negara dan lama cuti tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja sebagai Pegawai
Naahh cukup panjang memang :D namun YumPedia telah meringkasnya agar kalian lebih mudah mengerti… terimakasih, baca juga : Pengertian Cuti


Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik tanpa kata kata kotor dan melenceng dari topik :)

Postingan populer dari blog ini

Pengertian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Gambar
Contoh DUK Apa itu Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ?             Mari simak penjelasan dari YumPedia J Sebelumya kita pahami dulu landasan hukum dari DUK itu sendiri sob. Kete ntuan yang mengatur DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) pegawai negeri sipil dapat di temukan dalam : 1.       Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974 2.       PP no.5 tahun 1979 tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS 3.            Berikut Pengertian Dan Fungsi DUK DUK PNS adalah suatu daftar yang memuat nama PNS dari suatu satuan organisasi Negara yang di susun menurut tingkat kepangkatan . DUK b erfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai negeri sipil berdasarkan system karir dan system prestasi kerja. Oleh karena itu DUK perlu di buat dan di pertahankan terus - menerus. D...
Baca selengkapnya

Gerakan Tiga A (Jepang)

Gambar
             Apa itu Gerakan 3A Jepang ? Mari kita bahas :)                Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A. perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1932. sesuai dengan namanya , perkumpulan ini memiliki tiga semboyan , yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang ( Sedenbu ) telah menunjuk berkas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh . Saleh .              Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif . Oleh karena itu , di berbagai daerah dibentuk komite-komite . Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai...
Baca selengkapnya

Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK

Gambar
Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK ?      Simak penjelasan dari YumPedia J dijamin PAHAMMM 1. Pembuatan DUK 1)     Daftar urut kepangkatan di buat untuk seluruh pegawai negeri sipil dari satuan organisasi Negara. 2)     Daftar urut kepangkatan di buat satu tahun sekali . 3)     Penjabat pembuat DUK : a.     Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi Negara, Pimpinan Negara pemerintah     non department, Gubernur dan penjabat lain yang ditentukan oleh Presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing . b.     Para penjabat tersebut diatas selanjutnya dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing - masing. c.     Pejabat yang dap...
Baca selengkapnya